Panggung Kehormatan : Malam Apresiasi Pendidikan Nasional 2026
Oleh : Aka Abdullah
Lobi utama Kantor Kementerian Pendidikan, malam tadi, 25 Mei 2026, berubah menjadi panggung kehormatan yang memukau. Sorot lampu menari di setiap sudut ruangan, sementara backdrop raksasa bertuliskan, “Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026” berdiri megah sebagai pusat perhatian.
Namun, malam itu bukan sekadar seremoni penutup rangkaian Hardiknas. Lebih dari itu, malam itu adalah penghormatan bagi karya, prestasi, dan dedikasi para insan pendidikan di seluruh Indonesia.
Para tamu kehormatan memadati ruangan, mulai dari Staf Khusus Presiden, Menteri Pendidikan, Wakil Menteri, pejabat eselon I dan II, Gubernur, Bupati, Wali Kota penerima penghargaan, hingga kepala dinas dan guru-guru berprestasi dari berbagai pelosok negeri.
Awalnya, saya hanya penasaran dengan undangan yang saya terima bertuliskan “Apresiasi PIP”. Untuk memahami lebih jelas, saya menghubungi Pak Mukti, penanggung jawab Program Indonesia Pintar (PIP) di kementerian. Dari beliau, saya belajar bahwa kementerian menilai pengelolaan PIP melalui tiga komponen utama :
1). Pemanfaatan sistem (20%) – mencakup tingkat penggunaan dan login akun dinas maupun satuan pendidikan pada aplikasi Sipintar.
2). Pengelolaan (60%) – menilai kualitas data PIP yang lengkap dan valid, aktivasi rekening penerima, pengunduhan data KIP Digital oleh satuan pendidikan, serta kecepatan pelaksanaan aktivasi rekening.
3). Pelaporan dan konfirmasi (20%) – meliputi konfirmasi status rekening PIP oleh satuan pendidikan di Sipintar, serta pengisian data survei kendala rekening yang belum diaktivasi.
Penjelasan Pak Mukti malam itu bukan hanya menghapus kebingungan saya. Lebih dari itu, ia mengingatkan saya pada tiga sosok luar biasa : Ana, Lela, dan Purnomo.
Saya tak kuasa menahan haru ketika teringat perjalanan setahun terakhir mereka. Ketiga sahabat ini kerap menerima teguran, omelan, bahkan kemarahan dalam pekerjaan sehari-hari. Namun mereka tidak pernah mengeluh. Diam, bekerja, memperbaiki, dan menyelesaikan semuanya dengan dedikasi penuh hingga menghasilkan prestasi yang membanggakan.
Begitu pula para kepala sekolah pengelola PIP yang merasakan langsung tantangan berat tersebut. Penghargaan malam itu sejatinya bukan untuk saya. Penghargaan itu milik tiga sahabat terbaik di kantor dinas, dan juga milik ibu-bapak kepala sekolah yang dengan diam-diam memastikan hak-hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.
Akhirnya, saya menyadari bahwa setiap penghargaan memiliki panggung kehormatannya sendiri. Dan malam itu, panggung itu dibangun dari kerja keras, kesabaran, pengabdian, dan ketulusan banyak orang. Mari kita fokus bekerja, karena semesta selalu menghargai mereka yang tulus berkarya. (*)
Berita Terkait
Sistem Merit Diterapkan, 80 Bakal Calon Kepala Sekolah Malut Ikuti Pelatihan
RRI.CO.ID, Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan 80 calon kepala sekolah SMA dan sederajat melalui pelatihan berbasis kompetensi. Proses ini diarahkan untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah provinsi.Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) 2026 tersebut diselenggarakan Kementerian Pendidikan melalui UPT Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK) Provinsi Maluku Utara. Pelatihan berlangsung selama 17 hari, terdiri atas tujuh hari pembelajaran asinkronus dan 10 hari pembelajaran sinkronus.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah membuka pelatihan tersebut pada Ahad, 27 September 2026.Abubakar mengatakan pengisian jabatan kepala sekolah harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi. Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi.“Pengangkatan kepala sekolah harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Kita ingin memastikan kepala sekolah yang diberi amanah benar-benar memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang dibutuhkan sekolah,” kata Abubakar.Dia menegaskan sistem merit diperlukan untuk mencegah pengisian jabatan kepala sekolah berdasarkan pertimbangan personal.“Jangan sampai pengangkatan kepala sekolah menggunakan pendekatan like and dislike. Kita ingin prosesnya transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Sebanyak 80 peserta yang mengikuti pelatihan itu merupakan hasil seleksi berjenjang. Dari 120 calon yang mengikuti seleksi administrasi, peserta kemudian disaring melalui seleksi substansi hingga tersisa 80 orang.Mereka diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan kepala sekolah berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.Namun, Abubakar menekankan bahwa mengikuti pelatihan BCKS tidak otomatis membuat peserta diangkat menjadi kepala sekolah. Hasil akhir akan mempertimbangkan capaian masing-masing peserta dalam seluruh tahapan pelatihan.“Yang menentukan nanti adalah hasil yang diperoleh masing-masing peserta. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara objektif,” katanya.Untuk menjaga objektivitas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan UPT KGTK Provinsi Maluku Utara. Kerja sama itu mencakup pelaksanaan pelatihan, penilaian, dan proses penyiapan calon kepala sekolah.Abubakar berharap mekanisme berbasis kompetensi itu tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif. Menurut dia, kepala sekolah yang dihasilkan harus memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan pedagogis yang memadai.“Yang kita siapkan bukan sekadar orang untuk menduduki jabatan kepala sekolah, tetapi pemimpin pembelajaran yang mampu membawa sekolah menjadi lebih baik,” kata Abubakar.https://rri.co.id/ternate/regional/2769295/sistem-merit-diterapkan-80-bakal-calon-kepala-sekolah-malut-ikuti-pelatihan
LHKPN Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
Untuk LHKPN Tahun 2023 dan 2024 bisa dilihat disini
HUT RI di Pulau Rao Morotai, Kadikbud Jadi Irup Sekaligus Bawa Bantuan Komputer Gubernur untuk Sekolah
Sofifi, malutpost.com -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut), Abubakar Abdullah, menjadi inspektur upacara (Irup) peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di SMA Kristen Posi-Posi Rao, Pulau Rao, Kabupaten Pulau Morotai.Bukusejarah MalukuUpacara yang berlangsung pagi tadi di wilayah terpencil tersebut diikuti para pelajar tingkat SD, SMP dan SMA, para guru, serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara bersama Cabang Dinas Pendidikan Pulau Morotai.Kehadiran Kadikbud Malut di Pulau Rao merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Pemerintah provinsi ingin memastikan momentum kemerdekaan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat pemerintahan, tetapi juga anak-anak sekolah di wilayah kepulauan dan terpencil.“Kami ingin anak-anak di pulau terpencil merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Negara hadir dan pemerintah hadir bersama mereka,” tegas Abubakar, Senin (17/8/2026).Untuk mencapai SMA Kristen Posi-Posi Rao, rombongan Dikbud Malut harus menempuh perjalanan panjang. Dari Sofifi menuju Tobelo dan Daruba kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, sekitar 1,5 jam.Ia menceritakan, perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan perahu menuju Pulau Rao. Perjalanan tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan nyata akses pendidikan di wilayah kepulauan Maluku Utara. SMA Kristen Posi-Posi Rao, kata Abubakar, tidak hanya menampung siswa dari wilayah setempat. Sejumlah pelajar berasal dari pulau-pulau tetangga dan harus menyeberangi laut menggunakan perahu untuk bersekolah.“Bagi mereka, pergi ke sekolah bukan perkara sederhana. Mereka harus menyeberangi laut. Tetapi semangat mereka untuk belajar tidak pernah surut,” ujar Abubakar.Menurut Abubakar, pelaksanaan upacara kemerdekaan di wilayah terpencil bukan sekadar kegiatan seremonial. Kehadiran pemerintah di tengah pelajar menjadi bagian penting dalam menanamkan nasionalisme sekaligus memastikan anak-anak di pelosok merasakan kehadiran negara.“Di pulau terpencil kita kibarkan Merah Putih, di sekolah kita tanamkan nasionalisme. Laut boleh memisahkan pulau, tetapi tidak boleh memisahkan cita-cita anak-anak Indonesia,” ujar Abubakar.Ia menegaskan, anak-anak di wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mengembangkan potensi. Karena itu, pemerataan layanan pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil.Tak hanya mengikuti upacara, Pemprov Malut melalui dinas pendidikan juga membawa bantuan komputer dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk SMA Kristen Posi-Posi Rao, serta sekolah lainnya, termasuk SMA dan SMA BPD Leo-Leo, Kecamatan Morotai Selatan.Bukusejarah Maluku“Kami datang bukan hanya untuk upacara. Kami ingin melihat langsung kondisi sekolah, mendengar kebutuhan anak-anak dan guru, serta membawa dukungan yang bisa membantu proses pembelajaran," kata Abubakar. (nar)